Software Anti Pornografi Melanggar Hukum

Jakarta - Masalah pornografi menjadi salah satu yang disorot dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah bahkan berencana meluncurkan software untuk memblokir situs porno. Namun, penggunaan software anti pornografi dianggap melanggar hukum.

Hal itu diungkapkan Pakar Internet Onno W. Purbo, melalui e-mail kepada detikINET, Senin (31/3/2008). Menurut Onno, software anti pornografi dianggap melanggar hukum karena konsep kerja software tersebut adalah melakukan intersepsi trafik yang lewat. Intersepsi sendiri, berdasarkan UU ITE Pasal 31, termasuk sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 31, lanjut Onno, nantinya akan menjadi masalah bagi software penyaring konten pornografi. “Teknik intersepsi yang dilakukan oleh software penyaring konten (content filtering) melawan hukum,” tutur Onno.

Cari Kesempatan

Onno juga mengaku khawatir mengenai kemungkinan akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan isu pornografi untuk menarik keuntungan. Misalnya, akan ada yang mengajukan proyek untuk membuat software penangkal situs porno dengan harga trilyunan, atau ada oknum aparat yang tidak bertanggung jawab yang memeras warnet padahal warnet mungkin tidak sengaja memiliki material pornografi di komputernya.

Onno mengimbau agar pemerintah bertanggung jawab atas proses blocking dan filtering konten porno, judi dan konten bahaya lainnya, karena proses pemblokiran yang efisien hanya dapat dimungkinkan melalui mekanisme saringan terpusat. Mekanisme pemblokiran dapat dilakukan dengan pembentukan suatu badan khusus, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda tentang konten porno/judi dan konten berbahaya lainya.

Onno juga mengimbau agar pemerintah melakukan pembinaan yang intensif terhadap seluruh pelaku Teknologi Informasi, dan menjaga agar produk hukum ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sumber, Detik.Com